Daerah Bangkrut Akan Dilikuidasi

Ancaman keras datang dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap daerah-daerah yang terancam bangkrut. Institusi pimpinan Gamawan Fauzi itu bakal mengambil tindakan tegas yakni melikuidasi daerah tersebut. Opsinya, dimerger dengan daerah terdekat atau diambil alih pusat.

Dirjen Otonomi Daerah Djoehermansyah Johan mengatakan, bakal ada review terhadap daerah-daerah otonomi. Nah, pada 25 April nanti akan diumumkan daerah mana saja yang dianggap terancam kolaps. “Kalau tidak bisa ditolong, terancam dilikuidasi. Bisa dengan daerah terdekat atau pusat,” ujar Djohermansyah.

Seperti diberitakan sebelumnya, Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) merilis 291 kabupaten/kota yang memproyeksikan belanja pegawainya lebih dari 50 persen. Ironisnya, 11 di antara daerah-daerah tersebut memiliki belanja pegawai lebih dari 70 persen. Gara-gara itu, daerah tersebut terancam kolaps karena tidak lagi memiliki anggaran.

Kesebelas daerah itu adalah Kota Langsa (NAD), Kabupaten Kuningan (Jabar), Kota Ambon (Maluku), Kabupaten Ngawi (Jatim), Kabupaten Bantul (Jogjakarta), Kabupaten Bireuen (NAD), Kabupaten Klaten (Jateng), Kabupaten Aceh Barat (NAD), Kota Gorontalo (Gorontalo), Kabupaten Karanganyar (Jateng), dan Kota Padang Sidempuan (Sumut).

Lebih lanjut Djoehermansyah menjelaskan kalau daerah tersebut tidak akan dilikuidasi begitu saja. Daerah yang terindikasi akan dilakukan pembinaan terlebih dahulu. Tahapannya adalah, evaluasi, dipelajari pokok permasalahan, dibimbing dengan asistensi lantas peringatan dan terugaran kalau tetap tidak berubah. “Memang harus ada penalti yang tegas,” katanya.

Dia enggan membocorkan data daerah mana saja yang masuk dalam rapor merah Kemendagri. Yang jelas, tindakan itu perlu dilakukan untuk menyelamatkan daerah otonomi. Harapan agar daerah mampu mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk membiayai kepentingan operasional pemerintah, ternyata jauh dari harapan. Faktanya, daerah malah keteteran dalam mengatur keuangan.

Apalagi kalau masuk musim pilkada. Djoehermansyah menyebut, dana tersisa ikut tersedot ke pilkada. Padahal dana yang tersisa dari belanja pegawai tinggal sedikit. Ujung-ujungnya, pembangunan daerah bisa macet saat pilkada datang. “Saat ini tidak ada daerah yang belanja aparaturnya ideal,” terangnya.

Idealnya, lanjut Djoe, alokasi belanja aparatur “hanya” 40 persen dari belanja daerah. Tidak seperti sekarang yang bisa mencapai 76 persen untuk belanja pegawai. Beruntung, daerah-daerah tersebut dibantu pemerintah dengan Dana Alokasi Umum (DAU) sehingga roda pembangunan masih bisa berjalan. (dim/owi/wan/kuh)

Advertisements

Tingkat Pemilih di Pemilukada Aceh Tinggi

 

Hal ini terlihat dari besarnya angka tingkat partisipasi pemilih untuk memberikan suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS), untuk memilih Kepala Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Pilkada Aceh yang dilaksanakan pada hari Senin (9/4), juga berjalan dengan lancar, aman dan tertib.

“Dalam kondisi Pilkada Aceh yang sempat ditunda berkali-kali, ternyata tingkat partisipasi pemilih hampir 80 persen sangat luar biasa. Kondisi ini tidak seperti yang digembar-gemborkan bahwa Pilkada Aceh akan rusuh,” kata Abdul Hafiz Anshary, kepada wartawan, Senin (9/4) dalam kunjungannya ke Aceh untuk melihat langsung pelaksanaan Pilkada.

Pernyataan Hafiz bukan didasarkan atas laporan semata, tapi juga setelah dia dan rombongan melakukan kunjungan langsung ke beberapa TPS di Aceh Besar dan Banda Aceh. “Meskipun hanya beberapa TPS yang kami kunjungi tapi KIP Aceh terus menerus menerima perkembangan Pilkada dari berbagai daerah di Aceh. Di hampir semua daerah Pilkada berlangsung tertib, tidak ada intimidasi. Hal ini tentu akan menjadi contoh yang baik bagi daerah-daerah lain di Indonesia,” ujarnya.

Menurut Hafiz, selain dirinya, KPU Pusat juga sengaja menurunkan 15 staf dari Jakarta serta mengundang 7 Ketua KPUD dari berbagai daerah seperti DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Tengah, untuk meninjau jalannya pelaksanaan Pilkada di Aceh.

Ketua KPU Pusat dan anggota KPU Samsul Bahri beserta rombongan, Senin (9/4) sekitar pukul 11.30 WIB melakukan kunjungan ke TPS di wilayah Aceh Besar untuk melihat secara langsung pelaksanaan pemungutan suara Pilkada di TPS. Turut hadir dalam rombongan tersebut komisioner KIP Aceh, seperti Ilham Syahputra dan Nurjani Abdullah.

Rombongan melakukan kunjungan ke TPS Desa Neuheun, Kecamatan Mesjid Raya disambut komisioner KIP Aceh Besar, Hafidh Hs serta Muspika Mesjid Raya. Desa Neuhun yang memiliki TPS sebanyak 12 buah itu menarik perhatian anggota rombongan.

Hal ini dikarenakan ke-12 TPS tersebut dipusatkan pada satu titik, yaitu komplek Balai Pelatihan Guru (BPG). Suasana semarak dan antusiasme masyarakat yang datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya mendapat apresiasi dari Ketua KPU dan rombongan.

Luar biasa sekali semaraknya suasana dan animo masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Nah, yang seperti ini patut kita acungi jempol. Kemeriahan suasana juga terlihat pada petugas KPPS yang menggenakan seragam berwarna khas KPU yang bertuliskan KPPS Aceh Besar di belakangnya. Juga KPPS kita yang sangat bersemangat dalam melayani pemilih dalam menggunakan hak pilihnya.

Pernyataan Hafiz Anshary juga turut diamini Pj Gubernur Aceh Tarmizi A Karim dan Kapolda Irjen Pol Iskandar Hasan. Tarmizi Karim juga mengaku menerima laporan dari berbagai pejabat di daerah terkait Pilkada Aceh secara terus menerus setiap jam.

“Laporan dari setiap daerah menyebutkan, antusiasme masyarakat dalam memilih sangat tinggi. Kami juga menerima laporan bahwa logistik Pilkada tiba di tempat tepat waktu,” terangnya.

Sementara Kapolda Aceh, Irjen Pol Iskandar Hasan menyebutkan sampai Senin sore, dirinya tidak menerima adanya gangguan yang berarti dari berbagai daerah. Satu insiden penyanderaan kotak suara sempat terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kota Lhokseumawe, namun menurutnya, hal itu berhasil diselesaikan setelah pelaku dibujuk. “Pelaku merasa ada yang tidak berhak mengikuti Pilkada tapi disertakan dalam Pilkada. Kotak suara itu hanya berisi 94 suara, dan sekarang sudah dihitung,” jelasnya

Daerah Terancam Bangkrut

Tidak berbeda dengan wajah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), porsi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga semakin tidak pro-rakyat. Pemerintah Daerah kian boros mengalokasikan sebagian besar anggarannya hanya untuk membiayai belanja pegawai. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) merilis pada tahun 2012 terdapat 291 Kabupaten/Kota yang memproyeksikan belanja pegawainya lebih dari 50 persen. Di antara 291 daerah itu, terdapat 11 daerah yang memiliki belanja pegawai lebih dari 70 persen dari APBD. Bila kondisi semacam ini tidak segera diatasi, daerah-daerah tersebut bisa bangkrut. Di Indonesia, saat ini terdapat 298 kabupaten dan 93 kota.

“Sisa anggaran untuk belanja program kegiatan hanya 9 persen sampai 14 persen. Tentu saja kepentingan masyarakat luas yang kembali dikorbankan” kata Kepala Divisi Pengembangan Jaringan Fitra Hadi Prayitno di Jakarta kemarin (9/4).

Membengkaknya belanja pegawai, menurut Hadi disebabkan pemerintah telah menetapkan kenaikan gaji pegawai secara berkala. “Sejak 2007 sampai 2011 terjadi kenaikan 5-15 persen. Ditambah lagi adanya gaji ke-13” ujarnya

Selain itu, terjadi pembiaran perekrutan PNS secara terus-menerus tanpa mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. “Jumlah organisasi yang ada di kabupaten/kota yang terlalu besar sehingga menambah beban anggaran daerah” tegas Hadi

Untuk menyelamatkan daerah dari ancaman “kebangkrutan”, dia mengusulkan pembatasan yang lebih ketat yang lebih ketat mengenai jumlah organisasi di kabupaten/kota dan diteruskannya moratorium perekrutan PNS daerah.

Belanja pegawai, lanjut dia, juga harus dikeluarkan dari perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU). Kuncnya dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. “Masukkan formula dana perimbangan baru yang memberikan insentif bagi daerah yang berhasil meningkatkan pendapatan dan mengurangi belanja pegawainya” tutur Hadi.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengakui bahwa lkaju pembangunan di sebagian besar kabupaten/kota di Indonesia terhambat kewajiban membayar gaji PNS. Sebab alokasi anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tersedot untuk belanja pegawai “Kondisi itu sudah tidak sehat” tutur Garmawan. Meski demikian, Gamawan menilai saran Moratorium PNS bukanlah sebuah solusi karena jumlah PNS hanya 2,4 persen di antara total penduduk. Masalah sebenarnya adalah persebaran PNS yang tidak merata. Saat ini lebih banyak PNS yang bekerja di satuan kerja pemerintah daerah maupun dibidang administrasi dibanding tenaga-tenaga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.