Demokrat Buka Lowongan Caleg Bagi Non Kader

6BoFzVY5BnJAKARTA – Setelah dinyatakan lolos menjadi salah satu peserta dalam pemilu 2014 mendatang, Partai Demokrat membuka peluang bagi non kader untuk ikut seleksi sebagai calon legeslatif (caleg) mulai dari tingkat kabupaten hingga tingkat pusat.

Hal tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Demokrat (PD), Andi Nurpati, seusai pembacaan keputusan oleh Ketua KPU, Husni Kamil Malik di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2013) dini hari. Continue reading

Advertisements

Daerah Otonomi Baru Jangan Ganggu Proses Pemilu 2014

JAKARTA – Pembentukan lima Daerah Otonomi Baru (DOB) jangan sampai mengganggu format Pemilu 2014 yang telah disusun program legislasi dan tahapan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Artinya, hal ini tidak merubah Daerah Pemilihan (Dapil), serta lokasi DPRD.

“DOB yang terjadi tidak mengganggu KPU,” kata Ketua Komisi II DPR, Agun Gunanjar saat ditemui di gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/10/2012).

Agun menambahkan, peresmian lima DOB tersebut prosesnya sudah berlangsung selama sembilan bulan. Setelah diresmikan maka diangkat seorang pejabat seperti gubernur, bupati provinsi atau bupati yang ditunjuk oleh menteri dalam negeri. Continue reading

DPR Sahkan Pemekaran 7 Kabupaten Baru

PmrNogjbszDPR RI akhirnya menyetujui penetapan tujuh Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia. Ketujuh DOB baru yang ditetapkan DPR, yakni Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Penukal Abab Pematang Ilir di Sumatera Selatan, dan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara. Continue reading

Otonomi Daerah Berperan Kuatkan NKRI

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mendorong menguatkan otonomi daerah (Otda) demi meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat di daerah di seluruh Indonesia.

Ketua Apkasi, Isran Noor mengatakan, otonomi daerah berperan penting dalam menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana diamanatkan UUD 1945.

“Melalui otonomi daerah, diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI,” papar Isran dalam bedah bukunya berjudul ‘Politik Otonomi Daerah untuk Penguatan NKRI’ di Jakarta, Kamis (20/9/2012). Continue reading

Mobil Tucuxi Dahlan Tak Punya Sertifikat Layak Jalan

186385_-ferrari--dahlan-iskan-yang-ringsek_663_382Kementerian Perhubungan memastikan mobil listrik Tucuxi milik Menteri BUMN Dahlan Iskan belum mendapatkan sertifikat uji tipe kendaraan dari pihaknya.

Diketahui, meski belum memiliki sertifikat uji tipe tapi mobil listrik itu sudah memiliki pelat nomor DI 19, bahkan sudah berkeliaran di jalanan, sampai akhirnya mengalami kecelakaan karena rem blong di Plaosan, Magetan. [Baca: Kronologi Kecelakaan Mobil Listrik Dahlan Iskan] “Sampai saat ini Kemenhub belum pernah menerima permohonan uji tipe mobil listrik Tucuxi, apalagi mengeluarkan sertifikat uji tipe untuk layak jalan,” kata Kepala Pusat Komunikasi (Kapuskom) Publik Kementerian Perhubungan, Bambang S Ervan kepada VIVAnews, Senin 7 Januari 2013. Continue reading

PEMEKARAN TIDAK TERKENDALI

JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah mengakui pemekaran daerah tidak terkendali. Sepanjang 54 tahun ( 1945 – 2009 ), hanya ada 319 daerah. Namun, dalam sepuluh tahun desentralisasi (1999-2009) sudah terdapat tambahan 205 daerah otonomi baru. Kinerja sebagaian besar daerah baru tidak baik.

Baru –baru ini, Dewan perwakilan rakyat mengusulkan 19 daerah otonomi baru. Dari jumlah tersebut, lolos lima daerah termasuk provinsi Kalimantan Utara menjadi provinsi ke-34. Saat ini di kementrian dalam negrimasih antri usulan 33 provinsi baru dan 150 calon kabupaten/kota. Continue reading

(Ga jadi2 nih proyek) Jokowi Minta kaji Ulang, Proyek MRT Tertunda

Jakarta – Keinginan Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan Wagub Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengkaji kembali secara menyeluruh proyek Mass Rapid Transit (MRT) mendapat respons dari PT MRT Jakarta (MRTJ) selaku pelaksana proyek. Pihak MRTJ menyerahkan keputusan tersebut kepada gubernur DKI Jakarta.

“Posisi kami sebagai eksekutor sejauh ini masih menjalankan proyek sesuai jadwal. Namun kami tunduk pada keputusan yang diambil pemerintah,” kata Kepala Biro Humas PT MRT Jakarta Manpala Rega Chandra Gupta Sitorus kepada detikFinance, Kamis (18/10/2012)

Gupta mengakui Wakil Gubernur Ahok akan melakukan kajian ulang terhadap proyek MRT termasuk soal nilai proyek yang dianggap terlalu besar. Namun menurut Gupta, saat ini kenyataannya proses persiapan pembangunan MRT sudah masuk tahap pengumuman pemenang tender 3 paket terowongan yang diumumkan Oktober ini. Hal ini menjadi persoalan baru karena akan berdampak pada penundaan proyek.

“Harus ditunda dulu? Continue reading