PEMEKARAN TIDAK TERKENDALI

JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah mengakui pemekaran daerah tidak terkendali. Sepanjang 54 tahun ( 1945 – 2009 ), hanya ada 319 daerah. Namun, dalam sepuluh tahun desentralisasi (1999-2009) sudah terdapat tambahan 205 daerah otonomi baru. Kinerja sebagaian besar daerah baru tidak baik.

Baru –baru ini, Dewan perwakilan rakyat mengusulkan 19 daerah otonomi baru. Dari jumlah tersebut, lolos lima daerah termasuk provinsi Kalimantan Utara menjadi provinsi ke-34. Saat ini di kementrian dalam negrimasih antri usulan 33 provinsi baru dan 150 calon kabupaten/kota.

Untuk hal ini, derektur jendral otonomi daerah kementrian dalam negri Djohermansyah Djohan mengusulakan adanya daerah administrative untuk persiapan dan penilaian pemekaran. Ketika menjadi daerah persiapan, masalah – masalah yang muncul seperti ibu kota yang tidak jelas, dan asset tidak diberikan akan diatasi.

“selama jadi daerah persiapan, cukup ditetapkan dengan peraturan pemerintahan. Kalau tidak layak untuk dimekarkan tidak perlu pembahasan undang – undang. Sebaliknya menggabungkan daerah pemekaran yang sudah disahkan melalui perundangan akan sangat rumit.,” ujar Djohermansyah dalam diskusi tentang desentralisasi yang diadakan kompas bekerja sama dengan kelompok kerja otonomi darah di Jakarta, rabu (7/11).

Kelompok kerja otonomi daerah terdiri dari komite pemantau pelaksanaan otonomi daerah (KPPOD), Forum transparasi anggaran, Pusat studi hokum dan kebijakan, yappika, urban and regional development institute, dan yayasan inovasai pemerintahan daerah. Diskusi ini didukung oleh yayasan TIFA.

Selain djohermansyah,hadir sebagai panelis dalam diskusi yang dipandu direktur elsekutif KPPOD Robert Endi Jaweng ini Kepala Subdirektorat Evaluasi Dana Desentalisasi Ditjen perimbangan keuangan kementrian keuangan putut hari setyaka, peneliti lembaga ilmu pengetahuan Indonesia Tri ratnawati, wakil ketua asosiasi pemerintahan kota seluruh Indonesia airin rachmi diany, danketua panitia khusus rancangan Undang-Undang pemerintahan daerah DPR Totok Daryanto.

Dalam diskusi mengemuka juga pengetatan syarat pembentukan daerah otonomi baru. Indicator yang diajukan jangan hanya terkait kemajua ekonomi dan potensi sumber daya fiscal. Data kemiskinan, pengangguran, dan jumlah warga buta huruf harus disertakan sebagai syarat untuk target perbaikan kehidupan rakyat.

Melalui revisi undang –undang pertimbangan keuangan menurut Putut, akan diatur supaya tidak ada kebijakan yang mendorong daerah terus memekarkan diri. Alokasi dana perimbangan keuangan, misalnya, tidak langsung diberika ke daerah pemekaran, tetapi dibagi dari dana yang diberikan ke daerah induk. Ini akan berlangsung selama dua tahun pertama.

 

Kementria keuangan berharap bias memantau pengelolaan keuangan daerah bersama Kemendagri. Ketika kinerja buruk, bimbingan dan asistensi dilakukan. Bila tidak membaik, daerah tersebut perlu digabungkan ke daerah induk.

Totok setuju bahwa daerah harus didorong untuk kreatif mencari sumber pendapatan sendiri. Misalnya, pendapatan asli daerah harus mencapai 60% dari APBD. Bila sumber pendapatan harus berasal dari daerah sendiri, pemekaran akan dilakukan dengan lebih realistis.

Airin, yang juga wali kota tangerang selatan, mengatakan, batas wilayah selalu menjadi masalah, demikian pula penyerahan asset dari daerah induk. Batas alam sebagai batas wilayah akan lebih baik. Adapun pengaturan terkait penyerahan asset harus diperjelas. Dia mencontohkan, setelah 4 tahun dimekarkan, Tangerang selatan belum menerima aset.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: