Prodi Bodong Diminta Segera Urus Akreditasi

OtonomiNews – via seputar-indonesia.com

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M. Nuh,Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Mohammad Nuh memastikan pihaknya tidak akan gegabah menutup perguruan tinggi (PT) yang memiliki program studi (prodi) belum terakreditasi atau izin operasionalnya habis.
Alasannya, Indonesia masih membutuhkan banyak orang terdidik yang memiliki keterampilan mumpuni di bidang masing-masing. Pemerin-tah tidak bisa seenaknya menutup prodi-prodi yang belum terakreditasi alias bodong. Karena jika itu dilakukan, korbannya adalah masyarakat. Penghentian prodi, kata Nuh, justru akan menurunkan angka partisipasi kasar (APK) di Indonesia.

”Anak usia 19-23 tahun di Indonesia yang melanjutkankuliahhanya26%. Kalau maintutupseenaknya,APKkita bisa-bisa cuma 15 %. Ini malah merugikan,” ungkap Nuh saat berada di Surabaya,kemarin. Nuh menegaskan, pemerintah akan memberi perlindungan secara hukum dan kelembagaan kepada prodi-prodi PTS yang belum terakreditasi maupun yang telah habis masa akreditasinya. Mereka bisa menjalankan aktivitasnya sebagaimana mestinya supaya bisa mencetak akademisi yang berkualitas.
Namun,Nuh tetap meminta supaya PTS tersebut mengurus akreditasinya. Karena semua penyelenggaraan pendidikan harus didasari perizinan yang berlaku. ”Kami tidak akan menutup, tetapiharusdiurussegala kebutuhan akreditasi,”ujar dia. Menurut Nuh, jika memang harus ditutup,pasti hal tersebut telah melewati pertimbangan yang matang. ”Kami hanya tak ingin membuat nasib prodi dan mahasiswa yang berkuliah di situ (PTS tak terakreditasi) nasibnya jadi terkatung-katung.
Kasihan mereka,kasihan masa depan mereka kalau harus terhenti begitu saja. Karena memang proses akreditasi membutuhkan waktu yang tidak sebentar,” jelasnya. Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Surabaya Isa Ansori mengatakan,keberadaan prodi-prodi yang tak terakreditasi tak ubahnya melakukan pembohongan publik. ”Padahal sebelumnya, pihak PTS sudah pasti memberikan janji-janji yang menarik kepada peserta didik. Tapi kenyataannya, mereka terancam tak bisa mengeluarkan ijazah.
Artinya ini jelas pembohongan publik,”katanya. Isa mengatakan, seharusnya masyarakat punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang legal dan layak.Sebab,hal ini juga terkait masa depan generasi penerus bangsa dan dunia pendidikan di Indonesia. Selain itu, Isa meminta supaya Kemdikbud juga memberikan kemudahan dalam mengurus akreditasi. Sebab, ia menganggap proses akreditasi yang diterapkan saat ini masih terlalu lama dan berbelit.
”Kalau tidak berbelit-belit, pasti semuanya akan lebih mudah dan cepat,”tambahnya. Sesuai data Kopertis Jatim, sampai saat ini ada sekitar 485 prodi di Jawa Timur yang belum terakreditasi dan 161 prodi yang masa akreditasinya habis. Masing-masing prodi memiliki jumlah minimal 30 mahasiswa. Artinya,ada ribuan mahasiswa nasibnya arief ardliyantoterkatung-katung.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: