Vox Populi Vox Dei, Solus Publica Suprema Lex

            Vox Populi Vox Dei, Solus Publica Suprema Lex (Suara Rakyat Suara Tuhan, Suara Rakyat Hukum Tertinggi)

Adagium tersebut mengisyaratkan dengan seksama bahwa keberadaan sekaligus kedudukan rakyat dalam konteks negara demokrasi yang merdeka dan berdaulat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi (Souverignity)!. Sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sudah selayaknya meletakkan kepentingan dan hak-hak rakyat sebagai subyek sekaligus obyek dalam menentukan arah kebijakan serta kebijaksanaan suatu negara untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berkeadilan, berkemakmuran, dan mensejahterakan segenap warga negaranya. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan dan suara rakyat sebagai corong konsensus serta aspirasi kepentingan berada pada prioritas utama dalam kerangka dasar berdirinya sebuah negara yang berdaulat. Negara sebagai kesatuan politik berdasarkan Konvensi mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara (Rights and Duties of State) atau lebih dikenal dengan Konvensi Montevideo 1933, menjelaskan bahwa terdapat empat unsur berdirinya sebuah negara yaitu adanya penduduk (warga negara), adanya wilayah tertentu, adanya Pemerintahan, dan adanya pengakuan internasional.

Keempat elemen pokok tersebut dalam teori klasik asal mula berdirinya sebuah negara modern diawali dengan proses kontrak sosial. Praktek teori perjanjian masyarakat dalam bentuk pactum subyektionis dan pactum unionis melahirkan sebuah konsensus antara rakyat dengan penguasa untuk mendirikan sebuah negara yang berdaulat. Dalam hal ini mandat rakyat yang telah diberikan kepada negara dimanifestasikan dalam berbagai bentuk karakteristik pemerintahan yang akan berjalan antara lain bentuk negara yang menganut sistem kenegaraan monarki absolut, monarki konstitusioal, maupun demokrasi. Sebuah pilihan ketika diaktualisasikannya paham kedaulatan rakyat melalui pilar negara demokrasi maka kedudukan rakyat beserta hak-haknya wajib dijamin, dilindungi, dan dilaksanakan oleh negara. Ketika negara tidak menjalankan amanat tersebut maka sesungguhnya eksistensi sebuah negara menjadi tidak ada dan hanya sekedar angan-angan yang bersifat utopis.

Suara Rakyat Suara Tuhan

Beranjak dari paradigma tentang kedudukan rakyat dan hak-haknya merupakan sebuah keharusan untuk mewujudkan negara yang mampu mensejahterkan rakyatnya (Welfarestate). Kedudukan rakyat merupakan tingkatan tertinggi dalam ranah politik hukum ketata negaraan. Dalam konteks ini apapun model kedaulatan yang dianut oleh suatu negara akan tetap meletakkan rakyat dan hak-haknya sebagai subyek maupun obyek kebijakan serta kebijaksanaannya. Salah satu bentuk aktualisasi kedaulatan rakyat diwujudkan dalam model pemilihan umum (general election) baik secara langsung atau dengan sistem perwakilan (majelis) maupun model peralihan kepemimpinan yang dianut oleh masing-masing negara yang dianggap sebagai sebuah model kekuasaan yang demokratis. Suara rakyat dalam ranah susksesi kepemimpinan menunjukkan sebuah keaguangan dan sakralitas yang bersumber pada dimensi Ketuhanan yang bersifat mutlak. Meskipun demikian tidak akan menutup kesakralan dan keagungan suara rakyat jika dalam konteks individu tidak mengakui eksistensi Tuhan sebagai dzat yang mutlak.

Suara Rakyat Hukum Tertinggi

Keagungan dan kesakralan rakyat beserta hak-haknya melahirkan sebuah legitimasi baik secara politis maupun yuiridis dalam sebuah negara. Dalam kerangka praktik penerapannya di Indonesia sejak pemilihan umum pada tahun 1955-2009 telah melalui proses politik dengan beberapa model pemilihan baik secara langsung maupun sistem perwakilan (majelis), sistem multipartai, dengan berbagai bentuk mekanisme pemilihan. Akan tetapi praktek kedaulatan rakyat dalam wadah demokrasi Pancasila yang dijalankan olah bangsa ini hanya bersifat prosedural-kuantitatif, aturan main dan aturan hukum yang dibentuk hanya bersifat prosedural semata. Suara rakyat hanya dibutuhkan dalam bentuk hitungan angka sebuah kemenangan belaka, Sementara makna substanstif dari pemilihan umum sebagai instrumen penegakan negara demokrasi Pancasila yang berkedaulatan rakyat belum terlihat. Praktek Pemilu yang dijalankan di Indonesia belum mampu dalam memberikan pencerdasan, pendidikan, dan pendewasaan berpolitik yang sehat bagi warga negara. Penyelenggaraan Pemilu merupakan sarana konsensus politik antara rakyat sebagai konstituen dengan calon pemimpin yang akan mengemban amanah kepemimpinan nasional lima tahun mendatang. Visi-misi dan serangkaian program kerja yang disampaikan kepada rakyat merupakan bentuk ikrar politik yang harus direalisasikan oleh kandidat yang akan menapaki kursi kepresidenan RI. Rakyat memberikan suara pada salah satu pasangan kandidat tentu akan membawa konsekuensi terhadap kontra prestasi berupa peningkatan taraf hidup kesejahteraan rakyat, pengentasan kemiskinan, penegakan hukum, perluasan lapangan kerja dan berbagai upaya yang nyata pembangunan disektor pelayanan publik dan perekonomian untuk mewujudkan bangsa ini sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur (gemah ripah loh jinawe).

Pemerintahan yang Demokratis 

Oleh sebab itu perhelatan akbar pesta demokrasi Pancasila dalam bentuk Pemilu yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Harus senantiasa mengahasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi politik, yuridis, maupun sosial. Sehingga pembangunan Indonesia tidak terkooptasi pada segelintir kepentingan elite birokrasi semata. Partisipasi rakyat dalam proses pengambilan kebijakan dan menetukan arah pembangunan bangsa secara holistik merupakan apresiasi nyata perwujudan dari adagium Vox populi vox dei Solus publica suprema lex. Sinergitas antara rakyat dengan negara merupakan tonggak sebuah tatanan masyarakat yang harmonis serta menopang terwujudnya tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat yang berbunyi, “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Perpaduan ikrar tersebut bukanlah suatu makna yang terpisah akan tetapi merupakan semangat yang saling bersinergi dalam menciptakan masyarakat yang Baldatun Thayyibatun Warabbul Ghoffur. Sehingga siapapun yang akan keluar sebagai jawara dalam kompetisi politik pemilihan umum akan menerima kekalahan dengan lapang dada dan penuh toleransi.

 

 

Oleh :

Ria Casmi Arrsa

Kepala Divisi Riset PP Otonomi Daerah FH Univ. Brawijaya

Email: ppotoda@gmail.com, Website: http://www.ppotoda.org

Fax: (0341) 412577 Alamat: Gedung Munir Lt II FH Unibraw Jl. MT. Haryono No 169 Malang, Jawa Timur Indonesia

 

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s