Upah Dalam Perspektif HAM

Menurutpenjelasan umum Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual. Sehingga pembangunan ketenagakerjaan Indonesia tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian tenaga kerja Indonesia, namun juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia.

Di bidang ketenagakerjaan internasional, penghargaan terhadap hak asasi manusia di tempat kerja dikenal melalui 8 (delapan) konvensi dasar international labour organitation (ILO). Konvensi dasar ini terdiri atas 4 (empat) kelompok yaitu[1]:

  • Kebebasan berserikat (konvensi ILO No. 87 dan N0. 98)
  • Diskriminasi (konvensi ILO No. 100 dan No. 111)
  • Kerja paksa (konvensi ILO No. 29 dan No 105)
  • Perlindungan anak (konvensi ILO No. 138 dan No. 182)

Komitmen bangsa Indonesia terhadap penghargaan pada hak asasi manusia di tempat kerja antara lain diwujudkan dengan meratifikasi kedelapan konvensi dasar tersebut. Sejalan dengan ratifikasi konvensi mengenai hak dasar tersebut, maka Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 harus pula mencerminkan ketaatan dan penghargaan pada konvensi-konvensi yang telah diratifikasi tersebut.
Sehingga perlindungan upah juga merupakan perlindungan hak asasi manusia dalam hal ini adalah hak asasi buruh. Perlindungan upah memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif dan dapat meningkatkan efektifitas kerja. Sehingga  makna dari penghapusan kerja paksa adalah memberikan imbalan yang sepantasnya kepada pekerja atas beban pekerjaan yang telah dia lakukan.
Dalam konteks pengupahan di Indonesia, terjadi sebuah kesenjangan antara tingkat kebutuhan pekerja dengan kemampuan pengusaha. Pemerintah sangat berhati-hati dalam menentukan tingkat upah minimum dari tahun ketahun, yang selalu menjadi bahan pertimbangan adalah iklim investasi yang harus dijaga, sehingga dapat kita lihat keberpihakan pemerintah lebih sering kepada pihak pengusaha. Perhitungan upah minimum yang salah satunya didasarkan pada penghitungan tingkat KHL (komponen hidup layak), dan sangat jarang sebuah daerah menetapkan upah minimum diatas perhitungan KHL yang ada, padahal KHL adalah perhitungan yang sangat individualis dan minimalis. Disitu tidak ada disebutkan kebutuhan akan pendidikan, dan juga kebutuhan akan anak. Berdasarkan hal tersebut, upah hanya menjadi perhitungan ganti rugi atas tenaga yang telah dikeluarkan oleh pekerja selama bekerja, sehingga upah tidak lagi menjadi sebuah harapan hidup melainkan hanya alat bertahan hidup.
Dibutuhkannya reformasi dan restrukturisasi konsep dan pola perlindungan upah di Indonesia. Sehingga mampu menjamin keberlangsungan dan kesejahteraan para buruh dan keluarganya, karena yang terjadi selama ini adalah . Apabila hal ini mampu diwujudkan maka amanat konstitusi bahwa semua warga negara berhak atas penghidupan yang layak demi kemanusiaan bukanlah lagi sebuah mimpi. Karena pada dasarnya penghidupan yang layak merupakan sebuah hak asasi manusia.


[1] Penjelasan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

oleh :

Syahrul Sajidin, S.H.

Direktur Klinik Hukum

PP. Otoda Univ. Brawijaya

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: