Otonomi Daerah Berperspektif Human Security

“Kesalahan Paradigma Pembangunan yang semata-mata diorientasikan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi adalah mengabaikan proses pembangunan yang baik dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Hal ini kemudian menyebabkan pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan wajah yang bengis dan durhaka” (Ali Syariati)
Pengantar (Otonomi Daerah Antara Cita dan Realita)
Menurut Solichin A. Wahab bahwa Hakikat otonomi daerah adalah kemampuan menyediakan ruang publik yang lebar bagi munculnya partisipasi masyarakat didalamnya, tidak hanya secara pasif dimana partisipasi tersebut ditentukan oleh struktur kekuasaan di atasnya (dan itu bukanlah partisipasi, tetapi Mobilisasi), juga secara aktif dimana masyarakat memahami sepenuhnya atas kebutuhan-kebutuhannya, kemudian memilih, merumuskan dan mengupayakan agar dapat tercapai.

Gagasan otonomi daerah sebagaimana dimaksud tentunya memerlukan sebuah langkah-langkah strategis dalam pengambilan kebijakan oleh Pemerintah ditingkat pusat maupun daerah. Tentunya langkah-langkah yang diambil perlu dihimpun dalam sebuah visi strategis pembangunan nasional yang memperhatikan karakteristik sekaligus potensi wilayah NKRI. Hal sangat penting untuk dipahami mengingat bahwa Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat memiliki potensi Sumber Daya Alam, potensi perdagangan maupun Sumber Daya Manusia yang luar biasa. Letak strategis wilayah NKRI yang berada diantara dua benua yaitu benua Australia dan benua Asia serta diapit oleh dua samudera yaitu samudera Hindia dan Samudera Pasifik merupakan kawasan potensial bagi jalur lalu-lintas antar negara. Disamping itu Indonesia merupakan negara kepulauan (Archipelagic states) yaitu suatu negara yang terdiri dari sekumpulan pulau-pulau, perairan yang saling bersambung (Interconnecting waters) dengan karakteristik alamiah lainnya dalam pertalian yang erat sehingga membentuk satu kesatuan. Sebagai negara kepulauan Indoneia memiliki ±17.505 pulau yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia dengan perbandingan luas daratan dan perairan yaitu 1:3.
Potret Perencanaan Pembangunan Daerah
Berdasarkan fakta diatas menuntut pelaksanaan pembangunan nasional harus mampu menopang derajat kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu perancanaan pembangunan di tingkat lokal tidak hanya berorientasi ekonomi semata akan tetapi lebih pada konteks global yaitu keamanan manusia sebagaimana termaktub di dalam Program Millenium Development Goals (MDGs). Program MDGs sendiri merupakan bentuk kesepakatan oleh 189 negara termasuk Indonesia pada Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) Millenium Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan September 2000, yang merumuskan ada delapan target pembangunan yang harus tercapai pada tahun 2015. Adapun target tersebut meliputi penghapusan kemiskinan, pendidikan untuk semua, persamaan gender, perlawanan perhadap penyakit, penurunan angka kematian anak, peningkatan kesehatan ibu, pelestarian lingkungan hidup, dan kerjasama global.
Dalam konteks instrumen hukum visi MDGs nampaknya belum terakomodir. Sebagaimana termaktub di dalam Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008. Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga negara, lembaga pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan. Pada konteks tersebut menunjukkan bahwa karakter produk hukum yang dihasilkan hanya berperspektif formal semata akan tetapi secara substansial dan visi pembangunan nampak ambigu dan tidak jelas. Dalam hal ini perspektif human security perlu dikembangkan sebagai upaya strategis mewujudkan paradigma pembangunan masyarakat yang menyeluruh dan berkelanjutan.
Perspektif Human Security
Human security memusatkan perhatian pada manusia (people-centered) dan bukan negara (state-centered), dengan memaknai keamanan pada tujuh wilayah yaitu keamanan ekonomi (economic security), makanan (food security), kesehatan (health security), lingkungan (environmental security), pribadi/ individu (personal security), komunitas (community security) dan politik (political security). Konsep ini juga mengidentifikasi enam ancaman terhadap human security yaitu: pertumbuhan penduduk yang tak terkendali, disparitas peluang-peluang ekonomi, tekanan migrasi penduduk, degradasi lingkungan, perdagangan narkotika, dan terorisme internasional. Dalam hal ini penulis hendak menawarkan konsep Human Security dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
penyusunan kebijakan yang berperspektifkan keamanan manusia (Human Security) sudah mulai disosialisasikan dan diterapkan pada saat pelaksanaan Musrenbang baik ditingkat desa maupun Kecamatan. Hal ini dimaksudkan supaya masyarakat responsif terhadap problem ketahanan dan keamanan manusia baik disektor pangan, kesehatan, lingkungan, komunitas sosial, maupun secara personal. Kepekaan masyarakat terhadap problem global diharapkan mampu untuk menginventarisasi permasalahan secara menyeluruh dan mendalam berkenaan dengan kebutuhan jangka panjang dan pembangunan yang berkelanjutan. Out-put yang diharapkan dengan adanya penerapan Human Security pada perencanaan pembangunan antara lain:
a. Dijamin, dilindungi dan dipenuhinya hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana amanat UUD 1945;
b. Membangun responsivitas dan partisipasi masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah yang bersifat holistik dan komprhensif;
c. Menopang terwujudnya sasaran program sebagaimana disepakati dalam Program Millenium Development Goals (MDGs) dan pembangunan berkelanjutan;
d. Melalui penerapan konsep Human Security akan senantiasa Meningkatkan etos kerja masyarakat melalui program perencanaan pembangunan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat
Berdasarkan uraian diatas maka hakikat dari penerapan konsep keamanan manusia dalam konteks pembangunan merupakan upaya dalam rangka menterjemahkan dan menjabarkan visi pembangunan dalam skala global dan nasional kedalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian hakikat pembangunan merupakan upaya untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Sehingga, orientasi pembangunan yang berbasis pada peningkatan ekonomi yang menghasilkan karakter pembangunan yang berwatak kolonialis yang memiliki karakter ekspansif, diskriminatif maupun eksploitatif akan mampu direduksi. Maka dari itu penyusunan kebijakan yang berperspektifkan keamanan manusia (Human Security) sudah mulai disosialisasikan dan diterapkan pada saat pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbangda) baik ditingkat desa maupun Kecamatan. Hal ini dimaksudkan supaya masyarakat responsif terhadap problem ketahanan dan keamanan manusia baik disektor pangan, kesehatan, lingkungan, komunitas sosial, maupun secara personal. Kepekaan masyarakat terhadap problem global diharapkan mampu untuk menginventarisasi permasalahan secara menyeluruh dan mendalam berkenaan dengan kebutuhan jangka panjang dan pembangunan yang berkelanjutan (Suistainable development)

Oleh :
Ria Casmi Arrsa
Peneliti dan Analisa Kebijakan Publik PP OTODA FH Universitas Brawijaya Malang (Alumni Pelatihan Clinical Legal Education CLE)
Email: ppotoda@gmail.com, Website: http://www.ppotoda.org
Alamat : Gedung Munir, Jl.MT. Haryono 169 Malang 65145

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: