Foke Ubah SK “Tutup Informasi Publik” Jika Tidak Sejalan Pemberantasan Korupsi

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo (foto : seruu.com)

OtonomiNews – via Detik.com –  ICW menuding SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 1971 tahun 2011 tentang informasi yang dikecualikan untuk diketahui publik, rawan praktik korupsi. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo (Foke) mengaku akan mengubah SK tersebut jika tidak sejalan dengan pemberantasan korupsi.

“Saya kira transparansi tetap harus. Kita pelajari kembali kalau memang tidak sejalan dengan perjuangan kita memberantas korupsi, kita ubah,” ujar Foke.

Foke mengatakan itu usai acara peringatan Dirgahayu ke-62 Satpol PP Provinsi DKI di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (19/4/2012).

Foke yang ikut maju dalam Pilkada DKI DKI ini akan mempelajari SK tersebut. Dia juga berjanji akan segera menindaklanjuti hal tersebut.

“Saya kira ini SK gubernur yang mengenai laporan keuangan. Saya minta ini dipelajari. Nanti siang saya respons,” tutur dia.

Foke menambahkan, instansinya tetap mengedepankan transparansi. Oleh karena itu jika tidak sejalan, pihaknya akan segera mengubahnya.

“Saya kira transparansi tetap harus. Kita pelajari kembali kalau memang tidak sejalan dengan perjuangan kita memberantas korupsi, kita ubah,” ucap dia.

Pada Rabu 18 April, Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri Hendri mendatangi Balai Kota untuk menanyakan SK Gubernur Nomor 1971 tahun 2011 tentang informasi yang dikecualikan untuk diketahui publik. SK tersebut, kata Febri, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) khususnya Pasal 18 ayat 1 huruf g serta Pasal 11 ayat 2.

Febri mempertanyakan bentuk dokumen keuangan yang baru dapat diketahui publik setelah diaudit lebih dulu. Proses audit keuangan ini, menurut ICW, tidak transparan.

“Ketika surat perjanjian kerjasama (SPK), kwitansi, dan surat pertanggungjawaban keuangan (SPJ) telah selesai diaudit dan hasilnya disampaikan, sepanjang belum diaudit dan disampaikan itu masih belum informasi publik. Jadi SPK, SPJ, dan kwitansi harusnya sudah informasi publik. Ini kayaknya ada indikasi korupsi tapi auditnya tidak begitu. Nah kita juga mempertanyakan auditnya itu,” jelas Febri.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: