Bantuan Hukum Pro Acces to Justice

Pemenuhan Acces to Justice

Menggugah rasa keadilan dinegeri ini ketika masyarakat miskin mencuri 3 biji coklat, 2 kilo randu (buah kapas), 1 buah semangka, ataupun sejumput getah karet untuk menyambung hidup sehari saja, para penegak hukum kita dengan tegas dan atas nama Undang-Undang Hukum Pidana memenjarakan mereka tanpa ampunan sedikitpun, bahkan mereka ditahan di sel penjara selagi proses hukumnya berjalan yang semakin memperparah keluarga mereka untuk berjuang mencari nafkah penghidupan di negeri ini. Belajar dari realitas tersebut muncul pameo yang menyatakan “Maling ayam keluar dari penjara sulit diterima masyarakat, tapi jika seorang Koruptor keluar penjara maka banyak orang yang akan mencium tangannya” atau bahkan “Maling Ayam kalau tertangkap dipukuli dan dihukum berat, kalau koruptor tertangkap selnya sekelas hotel bintang V”.

Pameo tersebut muncul bukan karena sentimen atau analisis yang tidak berdasar. Dalam kehidupan bernegara sehari-hari sudah biasa kita melihat praktek seorang koruptor yang baru saja dibebaskan dari penjara karena korupsinya bisa dibuktikan oleh pengadilan, akan dengan mudahnya diterima kembali oleh masyarakat dalam pergaulan sosial, bahkan tidak sedikit yang mendapat peran cukup signifikan di pemerintahan, organisasi sosial maupun organisasi keagamaan. Berpangkal dari konteks tersebt babak baru proses penegakan hukum di Indonesia telah lahir tatkala DPR telah mensahkan RUU Bantuan Hukum menjadi UU Bantuan Hukum sebagai keberlanjutan tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses keadilan.            Desakan kelahiran UU tersebut tiada lain merupakan bentuk komitmen dalam rangka menciptakan iklim penegakan hukum yang pro terhadap masyarakat miskin, marginal yang notabenya merupakan kelompok masyarakat rentan dan tidak peduli terhadap keberadaan hukum sebagai alat kontrol, penggerak, dan perubahan yang ada di dalam masyarakat. Hal demikian sangat penting tatkala legitimasi atas keberlakuan asas fiksi hukum beriringan dengan proses penegakan hukum yang cenderung menempatkan masyarakat sebagai obyek hukum. Pada konteks itulah kehadiran UU Bantuan Hukum di masyarakat diharapkan tidak hanya sebatas menara gading perundang-undangan akan tetapi mampu menjelma dalam proses penegakan hukum yang menempatkan pemberi bantuan hukum, masyarakat, dan aparatur penegak hukum dalam kedudukan yang sama dengan menitik beratkan pada pemenuhan akan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam proses hukum yang sedang berjalan.

Pasca UU Bantuan Hukum

            Pelaksanaan bantuan hukum merupakan paradigma global yang meletakkan negara dalam konteks welfare state. Di Indonesia pelaksanaan bantuan hukum publik probono belum berjalan secara maksimal. Hal ini ditandai oleh adanya disparitas kedudukan antara advokat dan lembaga-lembaga bantuan hukum perguruan tinggi maupun swadaya masyarakat yang menjadikan proses bantuan hukum terhenti secara administratif. Melalui kelahiran UU Bantuan Hukum yang singkat dari sisi pengaturannnya diharapkan tidak menjadikan akses terhadap keadilan bagi masyarakat melemah.

Secara kontekstual celah kelemahan yang dimaksud nampak pada pengaturan Pertama, problematika ruang lingkup bantuan hukum meliputi: kasus perdata, pidana, dan tata usaha negara, baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Bantuan hukum hanya diberikan kepada klien dengan latar belakang miskin (aspek ekonomi). Seharusnya kasus di Mahkamah Konstitusi juga masuk dalam ruang lingkup bantuan hukum. Kriteria penerima bantuan hukum sangat sempit, hanya dilihat dari aspek ekonomi. Padahal bantuan hukum seharunya juga dapat diberikan kepada kelompok rentan seperti anak, perempuan, penyandang cacat, kelompok marginal, masyarakat adat. Bantuan hukum tidak mencover kasus-kasus yang berdimensi struktural, kasus yang banyak ditangani oleh LBH, kecuali kasus struktural tersebut dialami oleh masyarakat miskin. Padahal kasus struktural tidak selalu dialami oleh masyarakat miskin. Dalam penanganan kasus, apakah lembaga bantuan hukum dapat dieksepsi jika menangani kasus yang bukan “orang miskin”. Kedua, pengaturan penyelenggara bantuan hukum yang dijalankan oleh Kementeriaan Hukum dan HAM harus dijalankan dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas hal ini dimaksudkan bahwa pengalokasian anggaran, fungsi regulator, pengawasan, maupun penganggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien. Ketiga, pengaturan mengenai pemberi bantuan hukum terdapat beberapa problem di dalamnya semisal belum terakomodirnya LKBH atau Unit Bantuan Hukum sejenis yang ada di PTN/PTS, Status Badan Hukum lembaga pemberi bantuan hukum, kepemilikan sekretariat tetap, dan keikutsertaan Perguruan Tinggi Militer dan Kepolisian dalam proses pemberian bantuan hukum. Keempat, Prosedur pemberian Bantuan Hukum yang secara administratif harus melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa atau pejabat setingkat yang bersifat multi tafsir akan status siapa yanga dimaksud dengan pejabat setingkat. Kelima, aspek pendanaan bantuan hukum yang di bebankan kepada APBN maupun APBD jika Pemda mengalokasikan dana tersebut maka akan timbul kerawanan dan cenderung bersifat politis tatkala anggaran tersebut di kelola oleh sekelompok elite pemerintahan untuk meligitimasi otoritarianisme pemerintahan daerah.

Mengacu pada celah-celah pengaturan sebagaimana diuraikan diatas maka dapat di tarik benang merah bahwa Pertama, paradigma pengaturan bantuan hukum bercorak ekonomis yang hanya meletakkan subyek penerima bantuan hukum dari stratifikasi ekonomi. Kedua, tendesi kepentingan politis sangat menguat tatkala pengelolaan anggaran bantuan hukum oleh pemerintah pusat dan daerah tidak terkontrol oleh kekuatan sipil yang memberikan ruang partisipasi publik yang luas. Ketiga, dari struktur otoritas kelembagaan pemberi bantuan hukum bersifat subordinatif mengingat bahwa lembaga-lembaga pemberi bantuan hukum berpeluang menjadi kepanjangan tangan dari Pemerintah jika paradigma kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat tidak di letakkan dalam konteks kesamaan dan kesetaraan hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak dengan mengedepankan independensi dan integritas lembaga pemberi bantuan hukum. Maka dari itu pasca pengesahaan UU Bantuan Hukum di harapkan segenap komponen masyarakat mengawal pembentukan peraturan delegasi dan proses bantuan hukum yang pro terhadap pemenuhan hak-hak warga negara terhadap keadilan (Acces To Justice).

 

Ditulis oleh :

Ria Casmi Arrsa

Peneliti Senior dan Analisa Kebijakan Publik PP OTODA FH Universitas Brawijaya Malang (Alumni Pelatihan Clinical Legal Education CLE) Email: ppotoda@gmail.com, Website: http://www.ppotoda.org

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: