Daerah Boros Akan Ditertibkan

OtonomiNewsVia Seputar-Indonesia.com Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak membantah banyak daerah yang boros dalam penggunaan anggaran.Untuk mencegah hal itu, Kemendagri akan menertibkan daerah yang royal dalam penggunaan anggaran.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Reydonnyzar Moenek menyatakan, dari 524 daerah otonom yang ada di Indonesia, sebanyak 297 daerah di antaranya memang tercatat boros dalam membelanjakan anggaran pegawainya.” Sebanyak 297 di antaranya membelanjakan anggaran untuk belanja pegawai antara 50– 73% dari total anggaran,” ungkap Reydonnyzar di Jakarta kemarin.

Menurut dia,297 daerah tersebut akan ditertibkan. Karena itu, sementara ini daerahdaerah itu dilarang mengangkat pegawai sampai mampu menekan belanja pegawainya ke angka yang lebih rasional. ”Tapi, kalau dikatakan daerah itu bangkrut, tidak benar juga karena tidak ada istilah daerah bangkrut. Namun, memang bila anggaran habis 50 – 73% untuk belanja pegawai, maka untuk belanja publik akan berkurang,” paparnya.

Donny – panggilan akrab Reydonnyzar Moenek – mengatakan, dana untuk daerah tidak hanya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU). Masih terdapat dana-dana lainnya seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus (Otsus),Dana Bagi Hasil (DBH), dan dana penyesuaian.”Tidak benar juga daerah yang boros itu akan dilikuidasi atau digabungkan karena tidak mudah melakukan itu.

Kan harus dengan undangundang (UU),”tandasnya. Donny mengatakan, ke depan akan dilakukan pembenahan- pembenahan seiring dengan revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004. Dalam revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 bahkan akan dimuat sanksi bagi kepala daerah yang tidak taat terhadap aturan perundang-undangan, termasuk kaitannya dengan kebijakan anggaran.

Sebelumnya Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) merilis hasil kajiannya. Hasil kajian Fitra mencatat, pada 2012 terdapat 291 kabupaten/ kota yang memproyeksikan belanja pegawainya lebih dari 50%. Di antara 291 daerah itu terdapat 11 daerah yang alokasi belanja pegawai lebih dari 70% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). ”Jadi, sisa anggaran untuk belanja program kegiatan hanya 9–14% .Tentu saja kepentingan masyarakat luas yang kembali dikorbankan,” ungkap Kepala Divisi Pengembangan Jaringan Fitra Hadi Prayitno. robbi khadafi

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: