Daerah Terancam Bangkrut

Tidak berbeda dengan wajah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), porsi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga semakin tidak pro-rakyat. Pemerintah Daerah kian boros mengalokasikan sebagian besar anggarannya hanya untuk membiayai belanja pegawai. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) merilis pada tahun 2012 terdapat 291 Kabupaten/Kota yang memproyeksikan belanja pegawainya lebih dari 50 persen. Di antara 291 daerah itu, terdapat 11 daerah yang memiliki belanja pegawai lebih dari 70 persen dari APBD. Bila kondisi semacam ini tidak segera diatasi, daerah-daerah tersebut bisa bangkrut. Di Indonesia, saat ini terdapat 298 kabupaten dan 93 kota.

“Sisa anggaran untuk belanja program kegiatan hanya 9 persen sampai 14 persen. Tentu saja kepentingan masyarakat luas yang kembali dikorbankan” kata Kepala Divisi Pengembangan Jaringan Fitra Hadi Prayitno di Jakarta kemarin (9/4).

Membengkaknya belanja pegawai, menurut Hadi disebabkan pemerintah telah menetapkan kenaikan gaji pegawai secara berkala. “Sejak 2007 sampai 2011 terjadi kenaikan 5-15 persen. Ditambah lagi adanya gaji ke-13” ujarnya

Selain itu, terjadi pembiaran perekrutan PNS secara terus-menerus tanpa mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. “Jumlah organisasi yang ada di kabupaten/kota yang terlalu besar sehingga menambah beban anggaran daerah” tegas Hadi

Untuk menyelamatkan daerah dari ancaman “kebangkrutan”, dia mengusulkan pembatasan yang lebih ketat yang lebih ketat mengenai jumlah organisasi di kabupaten/kota dan diteruskannya moratorium perekrutan PNS daerah.

Belanja pegawai, lanjut dia, juga harus dikeluarkan dari perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU). Kuncnya dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. “Masukkan formula dana perimbangan baru yang memberikan insentif bagi daerah yang berhasil meningkatkan pendapatan dan mengurangi belanja pegawainya” tutur Hadi.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengakui bahwa lkaju pembangunan di sebagian besar kabupaten/kota di Indonesia terhambat kewajiban membayar gaji PNS. Sebab alokasi anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tersedot untuk belanja pegawai “Kondisi itu sudah tidak sehat” tutur Garmawan. Meski demikian, Gamawan menilai saran Moratorium PNS bukanlah sebuah solusi karena jumlah PNS hanya 2,4 persen di antara total penduduk. Masalah sebenarnya adalah persebaran PNS yang tidak merata. Saat ini lebih banyak PNS yang bekerja di satuan kerja pemerintah daerah maupun dibidang administrasi dibanding tenaga-tenaga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: